LSM GMBI Lampung Utara Demo Kantor Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri, Ini Tuntutannya…!!

0
176

Lampung Utara (BK) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menyoroti kinerja salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lampura dan meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) melakukan evaluasi kinerjanya.

Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan sikap atas aksi lanjutan demonstrasi di Kejaksaan Negeri Lampura, mereka menuding ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Jaksa tersebut dan berpotensi memiliki implikasi keadilan sesat.

“Seperti halnya yang terjadi dengan Edi Saputra (33) warga Kecamatan Sungkai Jaya yang didakwa dengan pasal 406 ayat 1 tentang pengerusakan lahan, sedangkan lahan tersebut milik orang tuanya sendiri.” jelas Hatami selaku KSM GMBI Kecamatan Sungkai Jaya saat orasi, Kamis (27/05/2021).

Dia juga menerangkan hingga saat ini, Edi masih menjalani proses persidangan dan telah sampai pada tahap pembacaan Pledoi.

“Ada beberapa poin yang mengganjal dalam persidangan tersebut, yaitu bukti-bukti yang diajukan JPU tidak relevan, Objek tanah yang diperkarakan merupakan milik orang tuanya sendiri, dan angka kerugian hanya Lima juta rupiah namun tuntutan JPU 1 tahun, dan tuntutan jaksa karena pelaku diduga merusak singkong umur 3 bulan namun bukti yang dihadirkan batang singkong se usia satu bulan” imbuh Hatami.

Pasca demonstrasi di Kejaksaan Negeri Lampura, ratusan massa LSM GMBI distrik Lampura melanjutkan orasi di Pengadilan Negeri Lampung Utara dan Humas GMBI, Rani Satria, S.H mengatakan, bahwa Edi Saputra tidak layak jadi Terdakwa, karena objek yang di dalilkan untuk dakwaan pasal 406 KUHP masih status quo seandainya tidak bisa menyatakan tanah tempat terjadinya laporan pengrusakan itu dalam Sengketa.

“Bukankah yudisprudensi adalah putusan Mahkamah Agung RI tingkat kasasi perkara Pidana register nomor 1370 K/Pid/2012 tanggal 24 Oktober 2012” jelas Rani Satria.

Massa berharap Majelis Hakim ( Hakim Agung) membebaskan Terdakwa dari semua Tuntutan Jaksa ( dakwaan / Tuntutan pasal 406 KUHP), dengan dasar putusan Majelis hakim menilai Sekali pun terbukti. Memenuhi delik pasal 406 KUHP, tidak otomatis akan dinyatakan sebagai perbuatan pidana. namun bisa jadi semata perbuatan perdata yg dapat digugat ganti rugi oleh korban.

“Untuk itu Hakim perlu meninjau latar belakang / motif kejadian, sikap batin pelaku dan juga kontribusi korban atas kejadian. Bila perkara pengrusakan yang terjadi terbit dari sengketa perdata, terutama sengketa kepemilikan, maka hal tersebut tetap ranah hukum perdata, Pidana tidak dapat menjurus pada praktik kriminalisasi perkara perdata” Pungkas Rani.

Ditempat yang sama, Edi Saputra menjelaskan bahwa kasus yang dijalani nya berawal pada tanggal 17 Desember 2019 silam, dan dilaporkan ke Polsek Sungkai Selatan oleh F yang merupakan oknum Polisi atas pengerusakan lahan.

“Sebelumnya tahun 2019 saya sudah dua kali diperiksa sebagai saksi di Polsek Sungkai Selatan, dan tahun 2020 telah tiga kali diperiksa dalam proses penyidikan dan baru pada tanggal 08 April 2020 saya ditetapkan sebagai tersangka” jelas Edi.

Edi juga menerangkan pada tanggal 20 Maret 2021 dihubungi oleh JPU melalui sambungan telepon untuk menghadiri persidangan tersebut.

“bahkan surat panggilan sidang tidak diantar kerumah dan harus saya ambil sendiri di Kejaksaan karena alasan Pandemik Covid 19.” jelas Edi.

Bahkan dalam persidangan tersebut Edi memberi tanggapan bahwa lahan tersebut bukanlah milik F atau pelapor, dan menurut keterangan saksi, Edi di persidangan tidak ada tanaman singkong di lahan tersebut.

“maka dalam pembelaan, saya minta hakim membebaskan saya dari segala tuntutan, ataupun hanya dijatuhkan hukum percobaan”.harap Edi.

Oleh: Sandi/Antoni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here