Kebijakan Bupati Jember Faida Yang Kontroversial Berdampak Pada Voting Untuk Jabatan Camat Mumbulsari Lantaran Dualisme Kepemimpinan..!!

0
316

Jember-Jatim (BK). Kali pertama terjadi dan diketahui, jika ada posisi jabatan Camat alami dualisme kepemimpinan.

Dilansir dari laman Nusadaily.com diketahui, bila Dualisme kepemimpinan itu terjadi di Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Walhasil, untuk menentukan siapa yang layak menduduki jabatan Camat setempat, maka, pihak Desa dan para staf Kecamatan menggelar voting yang digelar pada Rabu(13/01/2021).

Entah siapa yang menginisiasi voting tersebut, namun dari hasil itu persaingan antara Haidori dan Joko Soponyono yang sama sama memiliki jabatan Camat tersebut, di menangkan oleh Haidori berdasarkan versi Voting.

Joko Soponyono yang gagal dalam pilihan tersebut pasrah dan mengaku tidak kecewa, terpenting baginya pelayanan terhadap masyarakat  diutamakan.” Siapapun Camatnya yang terpenting masyarakat terlayani.” ujarnya.

Berdasarkan informasi diketahui, bila hal itu terjadi bermula saat pagi hari Joko datang untuk memberitahu akan bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Mumbulsari karena mendapat SK dari Bupati Jember Faida.

Haidori sontak kaget. Sebab, sebelumnya sama sekali tiada pemberitahuan dari Pemkab Jember. Haidori juga tidak pernah mendapat surat pemberhentian atau surat pindah tugas sebagaimana normalnya mutasi pejabat.

Baca Juga  Tanah Kas Desa Mayangan Gumukmas Jember Jadi Masalah Setelah Kepala Desanya Purna Dan Digantikan Oleh Seorang PJ..!!

Para staf kecamatan dan tujuh Kades setempat juga terkejut. Mereka menganggap yang sah sebagai camat tetap Haidori. Sedangkan, Joko dianggap camat ilegal. Namun, agar semua pihak tidak kecewa, maka voting dianggap satu satunya jalan untuk di digelar.

Pengambilan suara dimaksudkan untuk membuktikan pihak mana yang bisa diterima oleh masyarakat yang diwakili oleh staf kecamatan dan para Kades.

Haidori yang mendapat dukungan terbanyak enggan berpolemik terlalu jauh mengenai masalah ini, sehingga saat dikonfirmasi, ia memilih tidak berkomentar.

Peristiwa tersebut merupakan imbas dari kisruh di Pemkab Jember. Akhir-akhir ini Bupati Jember, Faida melakukan pemecatan sepihak terhadap banyak pejabat mulai sekretaris daerah, kepala dinas, kepala bagian, dan bahkan sejumlah camat.

Alasan pemecatan juga simpang siur dan cenderung aneh. Misalkan, pemecatan yang menimpa Sekda, Mirfano hanya karena berkomentar ke media soal surat Mendagri yang melarang mutasi jabatan selama 6 bulan pasca Pilkada.

Selain itu, pejabat-pejabat yang dipecat tanpa diberi tugas baru alias nonjob. Kemudian ditunjuk pejabat selaku Plt untuk mengisi pos jabatan pejabat yang dipecat. Tak ayal, muncul gerakan mosi tidak percaya dari ASN ke Bupati Faida yang sempat terjadi sebelumnya.

Baca Juga  Tanah Kas Desa Mayangan Gumukmas Jember Jadi Masalah Setelah Kepala Desanya Purna Dan Digantikan Oleh Seorang PJ..!!

Kemendagri, Komisi ASN, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai turun tangan membentuk Tim Gabungan untuk memeriksa dugaan penyalahgunaan dan wewenang Bupati Faida. Pemeriksaan berlangsung di Kantor Inspektorat Kemendagri, Jakarta Pusat sejak Selasa, 12 Januari 2021.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap pejabat-pejabat yang dianggap turut serta dalam kebijakan yang dianggap aneh Bupati Faida, yakni Kepala Bappeda, Achmad Imam Fauzi; Kepala BPKAD, Yuliana Harimurti; dan Plt Kepala Dinas Cipta Karya, Yessiana Arifa.
Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi menganggap Bupati Faida bertingkah konyol sehingga mengakibatkan berbagai kesemrawutan, termasuk sampai terjadi voting di kantor kecamatan Mumbulsari.

“Kita anggap hal ini bukan sebagai kebijakan, karena malah cocok disebut tindakan lelucon. Coba dicari se-Indonesia tidak akan kita temukan hal seperti ini terjadi,” ujar Itqon Syauqi yang dilansir dari Nusadaily.com tersebut.

Oleh: Redaksi/Tim.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here