DPC PWRI Lampung Barat Sambangi Komisi Informasi Provinsi Lampung..!!

0
11

Bandar Lampung (BK) – DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia  (PWRI) Lampung Barat, bersilaturahmi di kantor Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Informasi Provinsi Lampung, Senin 22/11/2021.

Dalam Kunjungan dan silaturahmi ke kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung itu, langsung di hadiri oleh Ketua DPC PWRI Lampung Barat, Yudi Hutri Winata, S.Kom. beserta beberapa anggota yang tergabung dalam Organisasi DPC PWRI Lampung Barat.

Adapun tujuan dari audensi tersebut, membahas terkait masalah Transparasi publik di beberapa Dinas, baik di tingkat Kabupaten hingga ke Kecamatan dan sampai di Pekon yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Menurut Ketua DPC PWRI Lampung Barat, hal ini di lakukan sebagai langkah kinerja Pers untuk mencari atau menyajikan berita secara akurat, yang mengacu dalam UU Pers serta selalu mengutamakan mengkonfirmasi sebelum menerbitkan Pemberitaan.

“Dengan demikian, penyajian berita akan  sesuai fakta adanya, dan tidak melanggar Kode Etik Jurnalis(KEJ), dan pakta data ril karena mengacu dengan apa yang di realisasikan, dan sesuai dengan data yang ada di Badan Pemeriksa Keuangan khususnya Provinsi Lampung ini,” Tutupnya.

Dalam kunjungan Ini DPC PWRI Lampung Barat di Sambut oleh Ahmad Alwi Siregar, selaku ketua komisi informasi Lampung. Ahmad Alwi mengaku, sangat mengapresiasi atas kunjungan yqng di lakulan DPC PWRI tersebut.

“PWRI sebagài lembaga Pers, dapat mendorong badan publik agar terbuka dengan memberikan edukasi dan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik, sebagai mana amanah UU No. 14 tahun 2008. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Badan publik dan pemohon informasi publik harus memahami UU 14/2008, PP No. 61 /2010 pelaksanaan UU No. 14/2008, Perki No. 1 tahun 2013, tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan Perki No. 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik.”ungkap Alwi Seregar.

Kemudian Selain itu Ia menambahkan, agar memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa masyarakat punya hak secara konstitusional untuk memperoleh informasi.

Agenda kunjungan tersebut selain membahas tentang masalah transparasi, juga membahas banyak hal terkait yang dibutuhkan PWRI, dilakukan dengan berbincang bincang selama kurang lebih 2 Jam dan terahir di tutup dengan sesi foto bersama.

Oleh: Sumaiya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here