Tim ARJUNA Untuk Way Kanan Resmi Laporkan Oknum Kadis Koperasi, Kadis BPBD Dan Sekretaris Dinas Pendidikan Ke Gakkumdu Way Kanan, Ini Alasannya..!!

0
1785

Way Kanan (BK) – Tim pemenangan Pasangan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1, Juprius – Rinna Marlina (Arjuna )Laporkan Edwin Bapur, Raminto dan Bismi yang berstatus ASN Way Kanan ke Gakkumdu atas dugaan keterlibatan mereka dalam Politik Praktis pada Rabu(30/09/2020).

Berbekal bukti Compact Disc(CD) berisikan Video yang menunjukan oknum Kadis Koperasi Kabupaten Way Kanan, Edwin Bapur yang kuat dugaan telah melakukan mobilisasi atau mengarahkan pandangan politiknya untuk mendukung calon Kada tertentu di Way Kanan, kepada sejumlah masyarakat dan oknum PNS di Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung pada Minggu, 27 September lalu.

Indro, Saksi Pelapor yang melaporkan atas nama Edi membenarkan hal itu, menurutnya tim pemenangan pasangan ARJUNA resmi melaporkan Kadis Koperasi Way Kanan, Edwin Bapur beserta Kadis BPBD Way Kanan, Bismi serta Sekretaris Dinas Pendidikan Way Kanan, Raminto ke Gakkumdu setempat.

“Ya benar hari ini kami tim pemenangan ARJUNA telah melaporkan 3 orang pejabat dinas ke Gakkumdu. Hal ini berdasarkan Vidio yang menunjukan bahwa pejabat tersebut diduga telah melakukan mobilisasi politik,”ujar Edi selaku pelapor dalam hal ini yang dikatakan Indro saksi pelapor, Rabu (30/9/2020).

Baca Juga  Hendra S.Sos Dilantik Menjadi Anggota KPID Lapung, Ketua PD IWO Way Kanan Ucapkan Selamat..!!

Indro menambahkan, bahwasanya ketiganya diduga telah melanggar etika ASN.

Dimana, ada 9 (sembilan) etik ASN yang tercantum dalam *SE Mendagri Nomor B/7l/M.SM.00.00/2017*, yaitu PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik, memasang spanduk/baliho yang mempromosikan serta mendeklarasikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Selain itu, PNS juga dilarang menghadiri deklarasi bakal pasangan calon mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto, visi misi, berfoto bersama maupun keterikatan lain dengan bakal pasangan calon melalui media online atau media sosial.

PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan serta menjadi narasumber dalam kegiatan partai politik.

“Apabila terdapat ASN yang terbukti melanggar, maka akan dikenai sanksi hukuman disiplin ringan maupun berat serta unsur tindak pidana pemilu,”tegas Indro.

Baca Juga  Pemkab Lampung Timur Duduk Bersama Stakeholder Membahas Kesiapan Pilkda 2020..!!

Ditambahkan Indro lagi,
dengan jabatan utama ketiga oknum pejabat tersebut. Jelas sudah paham bahwa yang namanya ASN itu harus netral dan menjauhi segala macam kegiatan politik. Sederhananya, meminjamkan kendaraan dinas untuk politik calon bupati itu pun harusnya mereka hindari.

Namun sayangnya. Justru bukan itu yang mereka terapkan. Ketiganya malah turun langsung dan telah melakukan mobilisasi politik senyap menurut mereka..

“Tentunya selain menunggu tindak lanjut Gakumdu. Kita juga akan meminta Pjs Bupati Way Kanan Insinyur Mulyadi tegas dalam menanggapi hal ini. Sebab bupati Mulyadi sudah mewarning jajaranya untuk ASN netral dalam pemilu saat iya menjabat di Way Kanan beberapa waktu lalu,”pungkasnya.

Oleh: Heriyadi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here