Tulang Bawang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang, melakukan rapat paripurna pembahasan Badan Anggaran Kabupaten Tulangbawang, terhadap Raperda Kabupaten Tulangbawang, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Ketua DPRD Kabupaten Tulangbawang, Sopi’i SH, dalam paparannya mengatakan bahwa, setelah melalui pembahasan pada tingkat internal Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulangbawang dengan mempertimbangkan Rekomendasi dari hasil pembahasan ditingkat Komisi – komisi, kemudian Badan Anggaran melakukan Pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang bawang.

“Dari proses tersebut, diperoleh hasil bahwa pos pendapatan secara umum, struktur Perubahan APBD TA 2018 adalah sama persis dengan struktur yang disepakati bersama dalam KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2019,” jelas Sopi’i.

Dalam Perubahan APBD TA 2019, Rencana Pendapatan Daerah diestimasikan mengalami penurunan dari Rp. 97.315.725.842,- pada APBD Induk menjadi Rp. 95.779.293.842,- pada Perubahan ini dan untuk rencana Perubahan PAD diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp. 1,536 Milyar.

Baca Juga  Perhatian Babinsa Terhadap Masyarakat Harus Didukung Aparat Desa.

Adapun sumbernya adalah dari Pajak Daerah tidak berubah, yaitu sebesar Rp. 31,9 Milyar, Retribusi Daerah tidak berubah, yaitu sebesar Rp. 1.736.985.000,-, kemudian hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak berubah, yaitu Rp. 3.078.119.813,-, lain – lain Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp. 1,536 Milyar yaitu dari Rp. 97,315 Milyar menjadi Rp. 95,779 Milyar.

Disamping hal itu, Badan Anggaran juga menyampaikan beberapa point penting yang menjadi pertimbangan, diantaranya masalah penataan dan penertiban aset, penyesalan tapal batas wilayah administrasi Kabupaten Tulangbawang dengan Kabupaten Tulangbawang Barat dan Kabupaten Mesuji.

Baca Juga  Kabag Ops : Baru 8 PPK Yang Telah Selesai Melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi

Selain itu, perhatian serius pada masalah mekanisme lelang dalam pengadaan barang dan jasa, dimana Tahun 2019 ini merupakan masa transisi menuju sistem online, dan masalah BLK yang masih menjadi pekerjaan rumah, serta tentang pengadaan rumah Dinas.

“Dari seluruh uraian ini, maka Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulangbawang merekomendasikan untuk memberikan persetujuan atas Raperda Kabupaten Tulangbawang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019,” tutur Sopi’i. (SR/Advertorial)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here