Merasa Dirugikan Dalam Jual Beli Lahan Kavling, Salahsatu Nasabah Laporkan Oknum Pimpinan Koperasi BMT Di Tanggamus Ke APH..!!

0
19

Tanggamus (BK) – Adanya dugaan permasalahan sengketa tanah kavlingan yang berada di wilayah Pekon Talang Padang, kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, antara Ade Puspita Dewi selaku nasabah dan pihak penjual dalam hal ini salahsatu perusahaan pinjaman di Kabupaten Tanggamus. Dimana salah seorang nasabah yang merasa dirugikan tersebut telah memberikan kuasa pada Meylandra & Partners untuk mengurus persengketaan tersebut, terlihat dilokasi kavlingan tersebut telah terpampnag plang yang menerangkan tanah kavlingan tersebut dalam sengketa. “Tanah ini dalam sengketa Gugatan Perkara Perdata No.218/PDT.G/2022/ PN TANJUNG KARANG dalam pengawasan kantor hukum Meylandra & Patners” yang juga menuliskan nomor kontak (HP) kuasa hukum, Selasa (22/11/2022).

Seperti yang disampaikan oleh Indah Meyla, selaku kuasa hukum dari Ade Puspita Dewi saat dilokasi. “Terkait dengan perkara pidana dan perdata, untuk Pidana sudah kita laporkan ke Polres Tanggamus dengan dugaan penipuan penggelapan, dan ini kita gugat perdatanya adalah di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan nomor perkara, No.218/PDT.G/2022/PN Tanjung Karang. Jadi yang kita gugat perbuatan melawan hukum, artinya tergugat 1 adalah salahsatu perusahaan pinjaman BMT, yang kedua adalah atas nama Ina. Dimana seolah olah, Ina ini pemilik lokasi tanah kavlingan tersebut, namun setelah kita langsung konfirmasi ke Suhaswanto selaku pemilik aslinya , sudah jelas milik pak Suhaswanto,” ungkapnya.

Kuasa Hukum Ade Puspita Dewi yaitu, Indah Meylan,S.H dari kantor Hukum Meylandra & Partners, sebagai pelapor tindak pidana dengan No:LP/1126/1X/2022/SPKT/POLRES TANGGAMUS/POLDA LAMPUNG. Perkara pidana penipuan penggelapan terkait tanah kaplingan yang dilakukan oleh inisial Ina, salah seorang oknum terduga dan perusahaan pinjaman BMT.

“Saya datang kesini untuk memasang plang bahwa tanah ini dalam sengketa gugatan perkara perdatanya yang ada dipengadilan Tanjung Karang dengan No.218/PDT.G/2022/PN Tanjung Karang.
Kenapa saya layangkan, kami sudah empat kali datang ke kantor BMT Amalia Rahma, untuk mencoba bermediasi bertemu langsung secara kekeluargaan, tapi kenyataannya tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan tersebut sebagai tergugat. Setelah kita lakukan penyelidikan, kita lakukan berbagai upaya – upaya hukum dan juga telah bertemu langsung dengan pemilik tanah yang asli nya adalah pak Suhaswanto, sesuai dengan nama di sertifikat. Ternyata Ibu Ina masih ada sengketa yang belum diselesaikan yaitu adalah pembayaran terkait dengan tanah yang telah dijual ke beberapa nasabah.”jelas Iin(sapaan dari Indah Meylan).

Jadi artinya disitu lanjut Iin, dapat diduga Ina ini masih ada tunggakan dan dia sudah gagal bayar di tahun 2021 tepatnya bulan Mei. “Pertanyaan saya kenapa dia meminta uang DP sebelum adanya akad perjanjian tersebut di bulan delapan, tanah siapa itu?, apakah itu bukan selayaknya penipuan atau merugikan nasabah lainya. Terbukti setelah ada pelunasan, kita meminta tanda pelunasan, kita meminta untuk menunjukan sertifikat, tapi sama sekali tidak ada, diarahkan ke Notaris, notarispun begitu jawabanya, terkesan bolak balik. Dan sampai detik ini kita konfirmasi ke pemilik, ternyata benar bahwa sertifikat itu masih di pemilik asli pak Suhaswanto.”ungkap Pengaca tersebut.

Karena disini diduga adanya timbul kerugian baik materi maupun immaterial, maka selaku nasabah BMT atas nama Ade Puspita Dewi yang merasa ditugikan, melalui pengacarannya melakukan pula gugatan Perdatanya, selain Gugatan Pidana.

“Kita gugat perdata, Dan tadi juga saya sudah izin ke pemerintahan Pekon setempat, yaitu Kepala Pekon Talangpadang, saya didampingi langsung oleh kepala Pekon untuk mengetahui, bahwa saya sudah memasang plang bahwasanya tanah ini dalam sengketa. Sengketa yang kita daftarkan gugatanya di Pengadilan Tanjung Karang dengan nomor perkara 218.”kata Iin.

Indah Meylan selaku Pengacara dari Ade Puspita juga menceritakan, jika Pemilik Lahan yakni Suhaswanto juga merasa dirugikan. Hal itu diungkapkan saat dirinya berkomunikasi langsung dengan nya(Suhaswanto) sebagai pemilik lahan yang diklaim oleh Ina dan BMT .

“Setelah kami berbincang langsung dengan pemilik tanah yang asli, Dia pun merasa dirugikan, kenapa? disitu sudah didirikan bangunan yang tanpa hak, dia membayar kesiapa, bukan ke pak Suhaswanto, namun ke Ibu Ina. Sementara ibu Ina tidak membayarkan ke pemilik aslinya, jadi mungkin rencana akan saya gugat one prestasinya. Jadi akan kita batalkan semua apa yang sudah diperjual belikan oleh Ibu itu. Dan setelah empat kali pertemuan untuk mediasi, dia tidak ada itikad baik justru nomor Hp kita diblokir semua,”jelas Indah.

Indah kembali menambahkan, bila Ina dalam transaksi turut melibatkan Koperasi BMT, sementara dalam Perjanjian Jual Beli (PJB) tertulis Nama Ina. “Satu hal lagi yang perlu diingat, bahwa dalam perjanjian PJB antara pak Suhaswanto dan pemilik tanah dan Ina, seharusnya hanya per orangan, kenapa BMT dilibatkan, tapi dalam hal kenyataanya para nasabah ini digiring seolah olah BMT itu membiayai tanah kavlingan tersebut, kenyataanya Nol, terbukti angsuranya macet. Sudah saya konfirmasi langsung sama yang bersangkutan dalam hal ini pemilik langsung. Nasabah nasabah itu membayar angusran ada ke rekening pribadi dan  rekening BMT. Sampai saat ini, sebelum kita layangkan, itu angsuran masih berlangsung, hanya dia saja yang tidak membayarkan ke pemilik asli. Jadi kami ada keresahan, tidak nyaman, tidak memiliki kepastian hukum untuk memiliki tanah tersebut, makanya kita gugat di Pengadilan Negeri Tanjungkarang,” pungkasnya.

Sementara itu Farizal Saleh.SE selaku Kepala Pekon Talang Padang saat dilokasi pemasangan Plang mengatakan, tidak mengetahui jika diwilayah Pekonya ada transaksi jual beli tanah.

“Saya sebagai kepala Pekon Talang Padang terkait dalam perkara ini, saya sendiri sampai saat ini tidak tahu sama sekali, apa lagi yang saya dengar ini dari pengacara, bahwa ini sudah banyak transaksi seharusnya kalau transaksi jual beli itu kepala pekon harusnya mengetahui. Sampai saat ini tidak ada samasekali, makanya saya kaget saat Ibu Indah selaku pengacara datang konfirmasi ke saya selaku kepala Pekon saya nggak tahu sama sekali. Artinya dalam hal ini harapan saya kalau memang bisa, ya kita musyawarahkan secara kekeluargaan dari pihak Ibu Ina dan Ibu Indah selaku lawyer. nah itu harapan saya, tapi kalaupun tidak ya itu hak daripada beliau beliau ini,”pungkasnya.

Menanggapi terkait permasalahan tesebut, Ina saat dikonfirmasi via seluler menyampaikan keberatannya, Pasalanya Plang yang dipasang dilakukan setelah gelar Perkara, bukan dilakukan sepihak. “Setahu saya pemasangan plang itu setelah adanya gelar perkara, dalam hal ini kok dia memasang plang dia sendiri, tapi biarlah saya ga mau ribut. harusnya kan pemasangan plang itu karena ada bermasalah dengan pihak lain, bagaimana bisa orang itu memasang plang diri sendiri,” ujar Ina seraya mengaku jika dirinya sudah pernah dan lama bekerja disektor perbankan sebelum di Koperasi BMT.

Oleh: TIM/Red.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here