Ketua Yayasan SDS Hidayatullah Menggala Mengaku Uang SPP Plus Dana BOS Belum Mampu Menggaji Guru Honorer Tiap Bulan, Benarkah..??

0
463

Tulang Bawang (BK) – Sempat terbitnya berita atas keluhan guru honorer pada tanggal 07/01/21, terkait dugaan pemotongan langsung gaji Guru Honorer dengan alasan absensi yang memakai Finger Print di anggap tidak masuk akal oleh guru di Sekolah dasar Swasta ( SDS ) HIDAYATULLAH, lingkungan Rengas Cendung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

Namun Ust. Sadar Wadi selaku Ketua Yayasan SDS HIDAYATULLAH, membantah atas apa yang disampaikan oleh guru honor kepada Media yang akhirnya mengundurkan diri. Ia mengatakan tidak benar atas pemotongan gaji yang secara langsung oleh pihak Yayasan.

“Kami dari pihak yayasan juga telah memberikan tunjangan kegiatan belajar mengajar ( KBM ), setiap bulannya Rp.150.000, kepada semua guru yang mengajar di yayasan tersebut,” bantahnya, Jum’at,08/01/2021.

Ia juga mengatakan, menurutnya kedisiplinan dan kompetensi mereka, menjadi satu alasan juga melakukan pemotongan Gaji, terutama dikarenakan Covid ini yang membuat pemasukkan sekolah menjadi dikit.

“Menggaji guru itu berdasarkan hitungan, Guru tetap, Guru kontrak, dan Guru calon Pegawai. Lalu berdasarkan tahun masuk, kemudian berdasarkan pendidikan mulai dari SMA dan sebagainya.Jadi wajar dong, karena mereka hanya melalui Chat WhatsApp, terus share begitu saja pelajaran lewat WhatsApp (WA) sudah selesai.” ucap Sadar Wadi pemilik Yayasan yang membayangkan sebegitu gampangnya, para guru honor mengajarkan muridnya via WA.

Maafnya ngomong sambung Sadar Wadi, masuk pagi jam 7:15 – 15:30 dan sebulan 24 hari aktif masuk , itu lah gaji Normal nya. “Karena ajaran baru hanya dirumah saja, dan belajar hanya melalui Daring Via WhatsApp.” Ujarnya.

Terkesan menyalahkan dampak dari Covid, Ust. Sadar Wadi selaku ketua Yayasan mengatakan tidak maksimalnya pembayaran ( SPP ).

“Munculnya Pandemi covid 19 menyebabkan pembayaran SPP dari 100 persen. Menurun hanya 80 persen saja yang masuk, tidak maksimalnya pembayaran ( SPP ),karena adanya covid. Dimana Pengeluaran gaji untuk semua guru 37 juta rupiah perbulan, tidak sebanding dengan ( SPP ) yang masuk hanya sekitar 20 jutaan saja,” terangnya.

Baca Juga  Bangunan Tugu Garuda, Tugu BMW Simpang Penawar, serta BMW Sport Center Diresmikan Winarti secara Simbolis..!!

Disisi lain, dikatakan oleh salah satu wali murid An (44), untuk pembayaran keseluruhan dan sudah termasuk SPP dalam setahunnya.”Total pengeluaran Murid kelas 1 SD dalam setahun kurang lebih Rp.5.000.000, berbeda dengan kelas 2 dan seterusnya Total pengeluaran sekitar 3.000.000 rupiah sudah termasuk pembayaran SPP dalam setahun.” jelasnya.

Menyikapi pemberitaan di media, Asep Mulyana selaku kepala sekolah SDS HIDAYATULLAH turut menerangkan klarifikasi, dirinya mengatakan memang benar adanya pemotongan tersebut dengan alasan pemotongan gaji yang dilakukan menurutnya sesuai dengan absen finger print yang telah aktif digunakan pada bulan 7.

Anehnya keterangan antara kepala sekolah sedikit Berbeda dengan yang di sampaikan ketua yayasan, bahwa pada bulan Juli finger print tersebut baru dibelikan dan sampai bulan Agustus pihak sekolah masih mempelajari sistemnya.

Diterangkan terkait bembagian kuota belajar. Yang di sampaikan Ust.Sadar Wadi bahwa sekolah sudah mempunyai kesepakatan dan kerjasama (MOU ), memorandum of understanding, dengan pihak Telkomsel dan telah membagikan 350 paket kuota kapasitas 10 GB perbulannya yang akan otomatis terisi.
Hal itu, Berbeda dengan pernyataan dari kepala sekolah yang mengatakan baru 1 kali membagikan kuota dan hanya berkapasitas 2 GB.

“Untuk seterusnya kita kan ada paket kuota dari pemerintah pusat yang harus disinkronkan dengan data dapodik dan sampai sekarang masih belum terverifikasi.”Ungkap kepala sekolah.

Menyikapi klarifikasi antara ketua yayasan dan Kepala sekolah yang di nilai berbeda keterangan, Harry Oktavia.SH selaku Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forkorindo menjelaskan, Perlu diketahui bahwa, untuk pembagian kuota tersebut harus dilakukan berkelanjutan dikarenakan pembelajaran yang dilakukan secara Daring. pembagian kuota harus dibagikan dengan cara berkelanjutan dari setiap sekolah, dan untuk pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan ( SPP ), yang diperuntukkan untuk biaya operasional sekolah dan Gaji guru dan di tambah dana Bantuan Oprasional Sekolah ( BOS ), 50 persen yang dipergunakan untuk keperluan yang sama dengan nominal rincian. Total pembayaran yang dikeluarkan wali murid kelas 1 dalam setahun dan sudah termasuk pembayaran SPP perbulan yang di kalikan Rp.100.000. = Rp.5.000.000.

Baca Juga  Bupati Winarti Pimpin Sosialisasi Protokol Kesehatan Menuju New Normal

Total pembayaran keseluruhan yang di keluarkan wali murid kelas 2 sampai seterusnya dalam setahun termasuk pembayaran SPP = Rp.3.000.000.

ditambahkan dana Bantuan operasional sekolah (BOS ), dari Rp.306.000.000, dan 50 persennya diperuntukkan pembayaran gaji guru dan oprasional sekolah = Rp.153.000.000.

“Total keseluruhan pembayaran yang dikeluarkan wali murid jika dikalikan Rp.3.000.000, dari 340 siswa dalam setahuunya = Rp.1.020.000.000, dan di tambah 50 persen dana ( BOS ) Rp.153.000.000 = 1.173.000.000.”terang Harry Oktavia.

Meskipun sudah besar pemasukan baik dari SPP maupun BOS, Ketua yayasan, Sadar Wadi menerangkan, bahwa semua itu tidak cukup untuk menggaji semua guru.

“Sebenarnya pembayaran SPP Kemudian di tambah dari dana Bos 50 persen dimaksimalkannya tidak akan bisa malahan menggaji guru.
Dan Walaupun dimaksimalkan semua dana Bos juga, tidak akan bisa membayar gaji guru.” kilah Pemilik yayasan.

Oleh: Tim MGG.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here